Ciri-ciri pemerintahan orde baru (Soeharto)

Ciri-ciri pemerintahan orde baru (Soeharto) 

Semenjak kelahirannya salah satu tekad utama pemerintahan orde baru adalah mengadakan koreksi total terhadap ''kegagalan'' sistem-sistem politik sebelumnya kekuasaan orde lama. Tekad semacam itu sebagaimana ditegaskan kembali oleh Presiden Soeharto (pendiri Orde Baru).

Dalam salah satu pidato kenegaraannya tahun 1976 yang antara lain menegaskan bahwa ''Orde Baru'' lahir dengan tekad untuk meluruskan kembali sejarah bangsa dan negara yang berlandaskan pada falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang selurus-lurusnya sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Gambar Presiden Soeharto

Orde Baru merupakan koreksi total terhadap segala penyimpangan sejarah bangsa di masa lampau, sejak tahun 1945 sampai 1965. Orde Baru bertekad memelihara dan memperluas hal-hal yang benar dan lurus dari pengalaman dan hasil sejarah kita pada masa lampau.

Dengan penegasan tersebut maka sebenarnya pada awal berdirinya Orde Baru merupakan upaya penataan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara untuk diletakkan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dua kegagalan pokok selama pemerintahan Orde Lama yang ingin dikoreksi serta diluruskan diperbaiki adalah melaksanakan pembangunan ekonomi serta menciptakan sistem politik yang stabil.

Kegagalan-kegagalan semacam itu sebagaimana tercermin pada kemerosotan perekonomian yang nasional yang besar pasak (khususnya pada tahun 1966-an serta munculnya berbagai pemberontakan lokal yang mencapai puncaknya pada peristiwa G 30 S/PKI. 

Adanya tekad untuk membangun perekonomian dan kestabilan politik inilah yang mendasari sistem politik Orde Baru seperti yang kita lihat selama kurang lebih 32 tahun (tiga dasa warsa lebih). Setelah lebih dari 25 tahun berlalu (PJPT) memang diakui pihak bahwa format politik tersebut telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (rata-rata 6%), serta kestabilan politik yang cukup handal dan bertahan lama.

Akan tetapi keberhasilan-keberhasilan tersebut sebenarnya baru mencakup dua dari tiga Trilogi pembangunan Orde Baru yaitu pertumbuhan ekonomi, serta kestabilan politik. Sedangkan jumlah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya boleh dikatakan masih jauh dari kenyataan.

Perkembangan selanjutnya seiring dengan adanya perubahan ekonomi, politik, sosial dan budaya tidak hanya kebutuhan ekonomi dan kestabilan politik tetapi masyarakat mulai menginginkan adanya pemenuhan kebutuhan partisipasi di dalam partai politik yang seluas-luasnya.

Kesempatan yang lebih terbuka dan distribusi yang merata dalam ekonomi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pengakuan keadilan pada umumnya. Sebab sampai menjelang kejatuhan orde baru pemenuhan kebutuhan semacam itu baru merupakan slogan dan baru sedikit sebagian ada kenyataannya.

Sementara pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi telah berdampak semakin terbuka pada arus informasi dari luar. Akibatnya tidak dapat dihindari lagi adanya pengaruh globalisasi yaitu berkaitan dengan tuntutan demokrasi penegakan HAM dan pembangunan yang berkelanjutan. Tuntutan-tuntutan pada akhirnya berubah menjadi gerakan proses dan demokrasi yang menuntut adanya perubahan atau reformasi mencapai puncaknya pada bulan Mei dan berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru.

Baca juga selanjutnya di bawah ini :

• Kesejahteraan penduduk (masa orde baru)
• Perkembangan Ekspor masa Order Baru
• Fungsi dan tujuan pemilihan umum orde baru
• Beberapa pendapat peristiwa G 30 S/PKI
• Pertama Suharto Memimpin Indonesia Berhadapan Kenyataan Mengerikan
• PROSES KELUARNYA TRAGEDI SUPERSEMAR DI RI
• Berjuang menghadapi pemberontakan PKI Madiun.
• Kejadian lahirnya surat perintah 11 Maret 1966
• Tindak lanjut supersemar (Soeharto)

Location:

Share :