Keadaan politik di masa demokrasi terpimpin
Keadaan politik di masa demokrasi terpimpin
Sebagai tindak lanjut Dekrit Presiden adalah penataan kehidupan politik sesuai ketentuan-ketentuan demokrasi terpimpin. Selain kabinet kerja, juga dibentuk lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPR GR dan Front Nasional. Keanggotaan lembaga itu disusun berdasarkan komposisi gotong-royong sebagai perwujudan dari Demokrasi Terpimpin.
Dengan diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin, Indonesia memasuki masa dimana demokrasi telah termanipulasi oleh prinsip-prinsip kediktaktoran. Sistem Demokrasi Terpimpin merupakan bentuk pemerintahan otokrasi yang menumpas setiap atau pandangan yang tidak menyetujuinya.
Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno-Soekarno menjadi figur sentral dalam lingkaran kekuasaannya atas nama revolusi. Kekuatan-kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan hampir secara penuh oleh Presiden Soekarno.
Gambar Bung Karno
Dari segi politik Soekarno menjalankan Demokrasi Terpimpin dengan semangat Nasakom untuk menguatkan ambisi politiknya. Sukarno disebut sebagai pemimpin Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata adalah penguasa otoriter yang bisa melakukan apa saja atas nama revolusi dan Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis).
Konsep Nasakom memberi peluang kepada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya. Secara bertahan dan hati-hati PKI berusaha menggeser kekuatan-kekuatan yang berusaha menghalanginya. Untuk mencapai tujuannya PKI membentuk Biro Khusus yang secara rahasia bertugas mempersiapkan kader-kadernya diberbagai organisasi politik termasuk ABRI.
PKI juga mempengaruhi Presiden Soekarno untuk menyingkirkan dan melenyapkan lawan-lawan politiknya. Untuk menyingkirkan pimpinan ABRI, terutama Angkatan Darat, PKI melancarkan isu Dewan Jenderal di lingkungan itu terhadap partai-partai politik dan organisasi massa yang landasan ideologinya berbeda, PKI melakukan infiltrasi, baik fisik maupun ideologi agar kemudian dapat dikendalikan.
Selain berhasil memecah belah PNI, PKI berhasil mempengaruhi Soekarno untuk membubarkan Masyumi dengan alasan pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PPRI. Di bidang kebudayaan dan pers PKI berusaha agar keberadaan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan Barisan Pendukung Soekarno (BPS) dilarang.
Dengan alasan keduanya didukung Dinas Intelejen Amerika Serikat (CIA). PKI juga berhasil mempengaruhi antara (Kantor Berita), dan RRI. Di bidang pertanian dan agraria, PKI melalui ormasnya Barisan Tani Indonesia (BTI) berhasil mengacaukan pelaksanaan Landform.
Kemudian diberbagai daerah melakukan aksi sepihak dalam bentuk penyerobotan tanah seperti di Klaten, Boyolali, Kediri, dan Sumatera Utara (Peristiwa Bandar Betsy). Aksi sepihak tersebut bertujuan mengacaukan dan sebagai alat ukur untuk mengetahui reaksi dan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak ABRI.
PKI juga berusaha mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada masa itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan tentang NEFO (New Emerging Forcers) dan Oldefo (Old Established Forces). NEFO merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara agresif revolusioner (termasuk Indonesia) dan negara-negara komunis mapan, yakni negara-negara kapitalisme dan kolonialisme dan imperialisme (Nekolim).
Bentuk perwujudan anti imperialisme dan kolonialisme dibentuk poros, Jakarta Phnom Pehn, Hanoi-Peking, Pyong Yang-Yong. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia menjadi sempit. Karena hanya berkiblat pada negara-negara komunis. Selain itu pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia.
Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia juga mempengaruhi persepsi Indonesia tentang PBB. Soekarno menganggap PBB sebagai kamp bagi imperialisme dan kekuatan Neokolonialisme Barat. Sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB, dan beralih menjalin kerjasama yang erat dengan komunis Cina.
Kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan luar negeri Soekarno sangat dipengaruhi oleh strategi politik global PKI untuk membawa Indonesia lebih diikat kepada Beijing dan blok komunis serta di lain pihak menjauhi blok kapitalis barat.
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Post a Comment for "Keadaan politik di masa demokrasi terpimpin"