Bidang politik jaman Kerajaan Majapahit
Bidang politik jaman Kerajaan Majapahit
Munculnya Kerajaan Majapahit berawal dari kedatangan pasukan Mongol untuk menghukum Raja Kertanegara yang dinilai menghina Mongol. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk melakukan penyerangan kepada Jayakatwang dengan mengatakan bahwa Jayakatwang merupakan penerus dari Kerajaan Singasari.
Karena serangan dari Mongol ini Raja Jayakatwang akhirnya meninggal di Ujung Galuh. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan dengan bantuan tentara Mongol, maka berarti dendam Kertanegara berhasil dibalaskan. Selanjutnya melalui tipu muslihat Raden Wijaya, tentara Mongol berhasil diusir keluar dari Pulau Jawa tahun 1293 M.
%2Bcopy.jpg "Kekuasaan Kerajaan Majapahit")
Setelah semua masalah berhasil diatasi, Raden Wijaya akhirnya mendirikan Kerajaan Majapahit dan dia sebagai raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 M. Untuk memajukan Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya melakukan beberapa tindakan antara lain melanjutkan pembangunan Raja Kertanegara, mengawini keempat putri Kertanegara, dan membalas jasa kepada orang-orang yang telah membantu dalam berdirinya Kerajaan Majapahit dengan memberi jabatan-jabatan strategis.
Walau demikian masih ada yang tidak terima dengan pemberian jabatan tersebut dengan melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini tetap muncul pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Pemberontakan besar pada masa Tribuana Tunggadewi adalah pemberontakan Sadeng dan Keta di daerah Besuki tahun 1331 M.
Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Atas jasanya menumpas pemberontakan, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih tahun 1333 M. Saat dilantik dia mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang berbunyi ''Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua''.
Dalam usahanya mewujudkan cita-cita tersebut, dia melakukan berbagai politik ekspansi dengan bantuan Adityawarman. Berkat jasanya, Adityawarman diangkat menjadi raja di Kerajaan Melayu tahun 1347 M. Pada tahun 1350 M, Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk dengan gelar Rajasanegara.
Dalam pemerintahannya dia didampingi Mahapatih Gajah Mada, Raja Adityawarman, dan Empu Nala sehingga dapat mencapai puncak kejayaan dengan menguasai hampir seluruh Indonesia. Pada masa tersebut, Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan agraris dan maritim yang begitu besar. Sumpah Amukti Palapa Gajah Mada dapat terlaksana dengan baik.
Namun, Kerajaan Pajajaran (Sunda) belum dapat dikuasainya. Untuk mewujudkan tujuan menaklukkan Kerajaan Pajajaran, Majapahit melakukan perkawinan politik yang berakibat terjadinya peristiwa Bubat tahun 1357 M. Kekuasaan Majapahit mencakup hampir seluruh Indonesia atau dulu disebut dengan Nusantara dan bahkan mencapai Semenanjung Malaya.
Guna menjaga daerahnya yang begitu besar, maka diperlukan armada laut yang kuat. Oleh karena itu, kerajaan menunjuk Empu Nala sebagai orang kepercayaan di kerajaan untuk menjadi pemimpin di armada laut Majapahit. Selain menaklukkan daerah-daerah, Majapahit juga menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga yang diistilahkan dengan ''Mitrekasatata'' yang berarti hidup berdampingan secara damai.
Tahun 1364 M, Gajah Mada meninggal. Sepeninggal Gajah Mada, kerajaan sangat susah mencari penggantinya sehingga Majapahit mulai mengalami kemunduran. Tahun 1389 M, Raja Hayam Wuruk meninggal. Sepeninggal Hayam Wuruk, tahta dipegang oleh Wikramawardhana (1389-1429 M).
Pada masa pemerintahannya terjadi perang saudara dengan Bhre Wirabhumi yang disebut dengan Perang Peregreg. Dengan perang yang berkepanjangan ini, menyebabkan banyak daerah kekuasaan Majapahit yang akhirnya melepaskan diri. Selain itu, masuknya Islam melalui Semenanjung Malaya juga mempersulit posisi Majapahit.
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Post a Comment for "Bidang politik jaman Kerajaan Majapahit"