Jalan revolusi prancis 1789

Selamat datang teman-teman kali ini saya akan membahas tentang revolusi Prancis. Revolusi Prancis dimulai tahun 1789 telah berlangsung kurang lebih lima belas tahun. Selama itu telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam pemerintahan, yaitu sebagai berikut ini :

a. Etats Generaux Bersidang (5 Mei - 17 Juni 1789).

Dewan ini terdiri atas tiga golongan masyarakat. Golongan I dengan 300 orang, golongan II dengan 300 orang, dan golongan III dengan 600 orang. Golongan I dan II menghendaki pemungutan suara dilakukan atas dasar golongan, sehingga mereka yang sehaluan itu bisa mendapat dua suara dan akan selalu menang terhadap golongan III yang mempunyai satu suara.

Sebaliknya golongan III menghendaki pemungutan suara secara perorangan. Hal ini karena mereka telah memiliki setengah jumlah suara yang ada dan mengharapkan dari golongan I dan II ada yang memihak ke golongan III, sehingga bisa memenangkan pemungutan suara. Perbedaan pendapat tersebut tidak bisa diselesaikan, karena Louis XVI tidak bersikap tegas, sehingga menimbulkan keberanian pada golongan III untuk terus menentang pendapat golongan I dan II.

b. Assemblee Nationale (1789).

Golongan III menyatakan Etats Generaux sebagai Assemblee Nationale, merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Prancis dengan sidang-sidang yang tidak mengenal sistem golongan (17 Juni 1789). Peristiwa tersebut sebenarnya secara politik sudah merupakan revolusi.

c. Assemblee Nationale Constituante (1789 - 1791).

Suasana tegang yang meningkat panas terjadi setelah ada desas-desus raja akan menindas revolusi dengan kekuatan senjata. Pada tanggal 14 Juli 1789 rakyat mendahuluinya dengan menyerbu penjara Bastille yang selama ini dianggap lambang absolutisme dan tempat untuk memenjarakan pemimpin rakyat, serta gudang senjata.

Jatuhnya penjara Bastille ke tangan rakyat menyebabkan semangat revolusi yang didasari paham romantik makin menggelora. Tanggal 14 Juli dijadikan Hari Nasional Prancis. Bendera kerajaan Prancis diganti menjadi bendera nasional yang berwarna merah-putih-biru yang berurutan vertikal dan lagu Marseillaise dijadikan lagu kebangsaan. Kemudian dibentuk tentara nasional di bawah Lafayette.

Ketika Assemblee Nationale akan bersidang tanggal 20 Juli 1789, gedung itu ditutup sehingga wakil rakyat memutuskan untuk bersidang di tempat tenis. Mereka bersumpah tidak akan bubar sebelum Prancis memiliki undang-undang dasar.

Sejak itu Assemblee Nationale berubah menjadi Assemblee Nationale Constituante dan berusaha menyusun UUD Prancis. Anggotanya banyak yang berasal dari bangsawan atau rohaniawan gereja, seperti Mirabeau, Lafayette, dan Sieyes.

Tindakan pertama yang dijalankan ialah penghapusan ancient regime (penguasa lama) dengan menghilangkan sebutan bangsawan menghapuskan sistem gilda yang bersifat monopoli agar perdagangan menjadi bebas, dan menjadikan rohaniawan gereja sebagai pegawai negeri dan miliknya disita.

Lngkah kedua ialah menyusun pemerintahan baru yang didasarkan pada Declaration des droits de i'homme et du citoyen, artinya Pernyataan hak-hak manusia dan pengakuan hak warga negara, karena rakyat Prancis ialah warga negara suatu negara merdeka.

Pada tanggal 14 Juli 1790 undang-undang dasar disahkan dan Prancis menjadi negara monarki konstitusional. Raja Louis XVI menyetujui undang-undang dasar tersebut dan bersumpah setia kapadanya. Kaum borjuis yang berasal dari rakyat lapisan atas berhasil memimpin dan memenangkan revolusi.

Mereka itu yang menggantikan kedudukan kaum bangsawan dalam pemerintahan maupun perekonomian. Mereka puas dengan apa yang telah dicapai. Tetapi rakyat jelata yang merupakan lapisan bawah belum merasakan hasil revolusi dan mereka menginginkan revolusi diteruskan sampai keinginannya terpenuhi.

d. Legislatif (1791 - 1792).

Setelah undang-undang dasar selesai, maka dewan kembali kepada fungsinya yaitu menjadi lembaga legislatif yang memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang dan merupakan perwakilan rakyat. Golongan III yang memperoleh kemenangan mulai berebutan.

Kaum terpelajar dan borjuis yang tergabung dalam Partai Girondin berhadapan dengan rakyat jelata yang bergabung dalam Partai Montagne yang tidak puas dengan pemerintahan monarki konstitusional dan menghendaki pemerintahan republik.

Louis XVI yang telah menjadi raja Prancis secara konstitusional, berusaha melarikan diri ke luar negeri, tetapi berhasil ditangkap sebelum melampaui perbatasan negara. Rakyat jelata menganggap raja telah berkhianat terhadap negara dan UUD, sehingga kedudukannya tidak perlu diperhatikan.

Anggapan tersebut makin kuat setelah Austria dan Prusia menyerbu Prancis dan menimbulkan Perang Koalisi I (1792 - 1797). Kedua negara tersebut juga merupakan negara monarki absolut yang menganggap revolusi membahayakan kedudukan raja dan pemerintahannya.

Tetapi rakyat Prancis yang didasari jiwa romantik membentuk tentara revolusi untuk menghadapi campur tangan asing (intervensi). Mereka berhasil mengalahkan tentara koalisi dalam pertempuran Valmy dan sebaliknya dapat menyerbu ke negara-negara lain.

e. Convention (1792 - 1795).

Pertentangan antara Girondin dengan Montagne berlanjut terus dan berakhir dengan kemenangan Montagne. Kerajaan Prancis dihapuskan dan dijadikan Republik Prancis I. Partai Girondin yang merupakan bangsawan baru berusaha melindungi raja, sebaliknya Partai Montagne ingin menyingkirkan raja karena telah berkhianat.

Intervensi asing justru menyebabkan rakyat jelata makin marah. Louis XVI beserta permaisurinya Maria Antoinette dijatuhi hukuman mati secara hina, yaitu dipenggal lehernya dengan guillotine yang biasanya dipergunakan untuk memotong ternak.

Banyak bangsawan ditangkap dan dibunuh dalam penjara. Musuh dari luar makin mengancam setelah mereka dapat mengalahkan tentara Prancis. Sementara itu keadaan dalam negeri kacau. Timbul pemberontakan kaum bangsawan dan Girondin, uang kertas yang disebut assignat merosot nilainya, bahan makanan mulai sulit diperoleh di kota-kota.

Keadaan yang demikian kacau, mendorong kaum Montagne mengadakan pemerintahan radikal demi keselamatan negara. Tindakan-tindakan tegas diambil berupa pembentukan pemerintahan revolusioner. Karena negara dianggap dalam keadaan bahaya, semua orang yang dapat menggunakan senjata diwajibkan masuk tentara demi keselamatan negara (levee en masse).

Dilakukan pembersihan terhadap orang-orang yang menentang revolusi (kontra revolusi) sehingga banyak kaum bangsawan dibunuh dengan alasan tersebut. Rakyat pun tidak berani melawan, sebab takut diseret ke guillotine.

Harta benda milik kaum bangsawan yang lari ke luar negeri dan milik gereja disita oleh negara untuk dijadikan jaminan uang assignat. Walaupun demikian uang kertas itupun mengalami kemerosotan juga. Negara mewajibkan petani menjual sisa hasil keperluannya kepada negara.

Roberspierre selaku pemimpin pemerintah berhasil mengatasi keadaan dengan cara-cara yang tegas. Ekses-ekses dari cara yang diktatoris itu menyebabkan pemerintahannya disebut pemerintahan teror. Setelah keadaan mulai normal terjadi lagi pemberontakan kaum Girondin yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Roberspierre.

Pemimpin yang pernah menyelamatkan negara dari kehancuran ini harus mengakhiri hidupnya di panggung guillotine juga. Kaum bangsawan muncul kembali dan ganti mengadakan teror putih (terreur blanche).

Pemerintah kaum Gorondin juga dihinggapi krisis wibawa dan keadaan perekonomian makin kacau. Rakyat kekurangan bahan makanan dan siap untuk ikut berontak. Keadaan yang kacau kembali mengundang pemerintahan yang keras dan tegas.

f. Directoire (1795 - 1799).

Untuk mengatasi keadaan, kaum Girondin mengganti Convention dengan Directoire. Dalam pemerintahan ini kekuasaan eksekutif di tangan lima orang direktur. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang demokratis dan secara bersama diharapkan dapat mengatasi keadaan yang sudah sangat kacau.

Salah seorang anggota Directoire adalah Napoleon Bonaparte yang berhasil memperoleh kemenangan dalam Perang Koalisi I. Nama Napoleon mulai tenar dan rakyat yang sudah bosan dan apatis akan keadaan, mengharapkan ia bisa mengatasi keadaan yang kacau.

g. Consulat (1799 - 1804).

Pemerintahan Directoire yang tidak efektif kerjanya diganti dengan pemerintahan Consulat yang beranggotakan tiga orang. Napoleon Bonaparte menjadi konsul pertama yang memberikan corak otokratis pada pemerintahan baru. Ketika Napoleon menyatakan dirinya sebagai konsul seumur hidup, orang membiarkannya. Napoleon mengambil beberapa tindakan yang makin positif sebagai berikut ini :

Membentuk pemerintahan yang stabil dan kuat : Pemerintahan disentralisasi dengan administrasi yang diseragamkan. Dihimpun kitab undang-undang hukum perdata (Code Civil) sehingga peraturan-peraturan hukum sama untuk seluruh Negara Prancis.
Mengembalikan perdamaian dalam negeri : Kaum bangsawan yang telah lari ke luar negeri dapat diterima kembali dengan syarat tidak menuntut kekayaannya yang telah disita oleh negara atau rakyat. Diadakan perdamaian dengan Paus (concordat) untuk membereskan soal agama yang timbul selama revolusi akibat rasionalisme dan menempatkan kembali kedudukan kaum rohani seperti semula. Tindakan ini peting artinya mengingat hampir seluruh rakyat Prancis beragama Katolik dan kedudukan Paus yang kuat di dunia internasional.
Memberikan kesejahteraan kepada rakyat : Pajak diturunkan sampai 21% dari pendapatan, pendidikan dikembangkan untuk seluruh rakyat, perindustrian dikembangkan sehingga Prancis menonjol sebagai negara industri, dan perdagangan diperlancar dengan perbaikan jalan dan pelabuhan.
Memberikan kemenangan dalam Perang Koalisi II (1799 - 1802): Kemenangan itu membangkitkan kembali rakyat Prancis sebagai bangsa besar.

Baca juga di bawah ini :

Sukses yang diperoleh Napoleon Bonaparte menyebabkan rakyat percaya akan kepemimpinannya. Sehingga ketika ia dinobatkan oleh Paus Pius VII menjadi Kaisar Prancis, rakyat menerima kenyataan itu (1804). Padahal lima belas tahun sebelumnya rakyat mengadakan revolusi karena menentang monarki abdsolut.

Location:

Ampyang Com

Jalan revolusi prancis 1789