Krisis politik, ekonomi, dan sosial

Orde Baru yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, terbukti melakukan banyak penyimpangan dan penyelewengan secara konstitusional. Gerakan mahasiswa dan tekanan kehidupan rakyat secara politis, idiologis, sosial budaya dan ekonomis ialah gelombang besar yang meruntuhkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin memperkeruh tatanan kehidupan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru sehingga kesengsaraan rakyat pun bertambah.

1. Krisis Politik.

Akhir Orde Baru Indonesia mengalami krisis politik yang bermula dari kemenangan mutlak Golkar tahun 1997 yang menyebabkan Golkar satu-satunya organisasi politik yang memiliki kedudukan mayoritas tunggal (Single Majority), kemenangan ini ditandai dengan kecurangan akhirnya rakyat tidak merasa puas yang telah disebabkan hal-hal berikut :

Pemerintah mendukung Golkar secara ekonomi dan politik, Bidang ekonomi dilaksanakan dengan dukungan finasial, Bidang politik berupa kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Golkar dan merugikan partai politik lain.
Para pemerhati politik dari luar dan dalam negeri menilai pelaksanaan pemilu tahun 1997 tidak adil dan jujur (jurdil) terutama di desa diintimidasi agar memilih Golkar.
Jenderal Purnawirawan Soeharto Presiden 1998 ialah seorang ketua dewan pembina Golkar sehingga memungkinkan adanya penyelewengan.
Demokrasi tidak dijalankan, kedaulatan yang seharusnya dipegang rakyat kenyataan dipegang rakyat kenyataan dipegang kelompok tertentu penguasa.
Banyak wakil rakyat di DPR dan MPR diangkat melalui sistem keluarga (nepotisme) sehingga anak, istri, famili dan pejabat negara jadi anggota MPR.
Pemerintah Orde Baru dianggap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Adanya penyimpangan dan tidak adilnya hukum, menurut pasal 24 UUD 45 kekuasaan kehakiman dibawah eksekutif. Akibatnya terjadi rekayasa dalam proses peradilan dan didukung dengan menularnya KKN di segala bidang kehidupan.

Krisis politik, ekonomi dan sosial tahun 1997

2. Krisis Ekonomi.

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dengan tanda-tanda sebagai berikut ini :

Melemahnya nilai tukar rupiah, tanggal 1 Agustus 1997 nilai rupiah menurun dari Rp. 2.575,00 jadi Rp. 2.603,00 per dolar, bulan Maret 1998 mencapai Rp. 16.000,00 per dolar AS.
Indonesia tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, karena melemahnya nilai rupiah maka angka pertumbuhan ekonomi tidak berjalan (0%) akibatnya bisnis lesu.
Buruknya kondisi ekonomi di Indonesia, dipengaruhi banyak bank yang dilikuidasi (16 bank). Usaha penyelesaian dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankkan Nasional (BPPN) dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
Hutang luar negeri yang besar terdiri dari : Hutang pemerintah (63,452 miliar dolar AS), Hutang swasta 973,962 miliar dolar AS). Pembayaran hutang luar negeri terpengaruh dengan penurunan nilai rupiah, akibatnya hutang semakin besar dan kepercayaan luar negeri menurun ditandai dengan penolakan Letter of Credit (L/C) dari Indonesia.
Penyimpangan sistem perekonomian Pancasila dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1,2 dan 3) penjelasan tentang dasar demokrasi ekonomi tetapi banyak penyimpangan yaitu berkembangnya ekonomi kapitalis oleh para konglomerat dengan bentuk monopoli, oligopoli, korupsi dan kolusi.
Berkembangnya praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) menyebabkan buntunya perekonomian rakyat, praktek korupsi menyebabkan uang negara tidak sehat, kolusi menyebabkan tatanan hukum berjalan timpang sedang nepotisme keistimewaan kerabat dan kawannya KKN merugikan banyak pihak.
Masa Orde Baru pemerintah berjalan secara sentralistik. Kehidupan bernegara diatur secara sentral dari pusat peran pusat sangat menentukan di bidang ekonomi ini dapat merugikan daerah karena kekayaan banyak diangkut ke pusat.

3. Krisis Sosial.

Krisis ekonomi dan krisis politik yang terjadi di Indonesia membawa pengaruh di bidang sosial. Nilai-nilai etika dan norma-norma sosial tidak lagi dihiraukan masyarakat. Budaya menghujat, perkelahian antar pelajar, konflik antar kelompok, pembantaian dengan isu dukun santet, kerusuhan yang disertai penjarahan yang terjadi di Jakarta dan Solo seolah-olah menjadi bukti nyata bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis sosial.

Baca juga di bawah ini :

Semoga sedikitnya artikel yang saya tulis di atas menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang sudah membacanya karena yang saya tulis di artikel tentang pembahasan krisis politik, ekonomi, dan sosial pada masa akhir orde baru di Indonesia.

Location:

Ampyang Com

Krisis politik, ekonomi, dan sosial