Pemerintahan Suharto berhasil meningkatkan ekonomi rakyat
Pemerintahan Suharto berhasil meningkatkan ekonomi rakyat
Harus diakui Orde Baru di bawah pimpinan Suharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Pada tahun 1984, Indonesia mengubah status dari bangsa pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri.
Tercapainya swasembada beras telah dianggap sebagai peristiwa fenomenal oleh dunia. Indonesia menerima penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian PBB yaitu FAO (Food Agricultural Organization). Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif.
Dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata seperti penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan terutama pendidikan tingkat dasar yang semakin meningkat.
Gambar Suharto
Dampak negatif ialah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa tajam. Pembangunan yang menjadi ikon pemerintahan Orde Baru ternyata menciptakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan (merginalisasi sosial) di sisi lain.
Di pihak lain pembangunan di masa Orde Baru telah menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang syarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Di bidang politik, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia.
Pada masa Orde Baru, Golkar telah menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang telah diinginkan. Sementara dua partai lainnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.
Peleburan (fusi) parpol diciptakan tidak lain agar pemerintah bisa mengontrol parpol. Golkar sebagai partai pemerintah tidak menjalankan pemerintah secara fair play. Di dalam tubuh Golkar terdapat tiga jalur yang menjadi tumpuan kekuatannya, yaitu ABRI, Birokrat dan Golkar (jalur ABG).
Tidak heran kalau Golkar selalu menjadi pemenang dalam pemerintahan Orde Baru. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Hal tersebut terlihat di dalam setiap pemilihan presiden melalui lembaga MPR, Suharto selalu terpilih.
Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik. Kejanggalan dan ketidakberesan tersebut telah merugikan rakyat. Banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Hal ini terjadi karena demokratisasi dibangun melalui KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Dwifungsi ABRI berkembang menjadi kekaryaan. Peran kekaryaan ABRI semakin masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI hadir pada semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI telah melupakan jati diri yang sebenarnya. Bidang-bidang yang seharusnya masyarakat berperan lebih besar, ternyata diisi personal dari TNI dan Polri (lihat saja jabatan Lurah, Bupati, Walikota, dan Gubernur pada jaman Orde Baru telah diduduki oleh militer).
Dunia bisnis pun tak luput dari intervensi TNI/Polri. Segala produk kebijakan ekonomi dan politik selama Orde Baru teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Kondisi kian diperparah oleh upaya penegakan hukum yang sangat lemah.
Lihat saja bagaimana pasca jatuhnya Suharto, hukum yang diciptakan oleh Orde Baru tidak mampu menjerat pada konglomerat dan politisi nakal yang telah menghabiskan uang rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah diciptakan untuk keuntungan rezim yang berkuasa saja.
Baca juga di bawah ini :
Post a Comment for "Pemerintahan Suharto berhasil meningkatkan ekonomi rakyat"