Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Sejarah Nasional

Tanda-tanda runtuhnya pemerintahan Sukarno

Post a Comment

Tanda-tanda runtuhnya pemerintahan Sukarno  

Di negara Indonesia pada jaman dahulu sudah pernah terjadi pergantian pemimpin negara dari yang pertama di gantikan dengan pemimpin yang ke dua. Runtuhnya pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto, yang ditandai dengan :

1. Penyerahan kekuasaan pemerintahan pada tanggal 20 Februari 1967 dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto.
2. MPRS mengeluarkan Tap No. XXXIII/MPRS/67 yang telah dinyatakan mulai berlaku 22 Februari 1967, yang isinya :
a. Mencabut kekuasaan negeri dari Presiden Sukarno.
b. Melarang Ir. Sukarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang.
c. Menetapkan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden.

Nampaklah sekarang bahwa secara de facto Presiden Sukarno tersingkir, dan Jenderal Suharto mengkonsolidasikan pemerintahan Orde Baru dengan menjalankan kebijakan-kebijakan stabilitas dan pembangunan ekonomi, menyadarkan legitimasinya sebagian besar pada kemampuannya memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia yang sangat besar jumlahnya.

Ir. Soekarno

Gejala yang menonjol sejak tahun 1967 ialah semakin derasnya pengaitan antara keterbukaan ekonomi dengan kehidupan politik, yaitu dengan semakin banyaknya Indonesia menerima bantuan dari luar negeri, mengalirnya penanaman modal asing menimbulkan beberapa masalah sosial, politik dan kebudayaan yang mempunyai satu jalur benang merah yang sama.

Proses menguatnya peran pemerintah Orde Baru yang notabene pemerintahan Presiden Suharto, nampak jelas setelah kemenangan Partai Golkar pada pemilu 1971 dan pemilu-pemilu selanjutnya, dimana Partai Golkar merupakan partai politik pendukung utama dan kekuatan politik utama dari pemerintahan Orde Baru ditambah dari kekuatan Dwifungsi ABRI.

Menguatnya peran negara pada masa Orde Baru dapat dilihat pada bidang :

1. Pemerintah

Dalam bidang pemerintahan diterapkan sistem sentralisasi yang berarti pemerintah pusat bisa mempengaruhi dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan di daerah baik daerah Tk.I maupun Tk. II, termasuk di dalamnya penempatan dan penggantian pemegang kepemimpinan di daerah.

2. Politik

Semenjak pelaksanaan Pemilu tahun 1971 (tepatnya 3 Juli 1971) yang telah diikuti oleh 9 partai dan satu Golongan Karya, pemerintah berhasil mengendalikan peranan masyarakat dalam politik, sehingga Golkar berhasil menang mutlak dengan perolehan suara 62,8% dari jumlah suara pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang lebih 54.696.387 orang, sumber : Prisms No. 9 September 1981.

Kemenangan Golkar dalam seriap Pemilu tidak terlepas dari menguatnya peran pemerintah dengan strategi antara lain sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri merupakan tempat yang harus digarap pertama kali, untuk itu Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 1969 dengan sebutan Permen 12, sehingga pegawai negeri hanya memiliki satu wilayah yaitu Golkar.
b. Masyarakat Indonesia mayoritas Islam, maka oleh karena itu pemerintah menghidupkan kembali GUPPI sebagai saingan dari Majelis Ulama dan terwadahi di dalam Golkkar.
c. Kekhawatiran masyarakat dan pemerintah tentang banyaknya partai yang hanya berorientasi pada politik-ideologi, berhasil diperkecil dan dirombak menjadi dua partai yaitu :
  • Partai-partai yang berideologi Islam melebur menjadi satu partai disebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973.
  • Partai-partai yang non-Islam berfungsi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 11 Januari 1973.

3. Ciri-ciri pokok pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik :

  • Rekrutmen politik yang tertutup.
  • Sentralisasi kekuasaan.
  • Lembaga kepresidenan yang terlalu dominan.
  • Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara.
  • Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
  • Kebijakan publik tidak transparan.
  • Lembaga peradilan yang kurang independen.
  • Implementasi HAM yang masih rendah.

4. Ciri-ciri pokok pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi :

  • Pinjaman luar negeri.
  • Konglomerasi.
  • Kebijakan mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

5. Dampak menguatnya peran negara di bidang politik :

  • Pemerintah yang otoriter.
  • Pemerintah yang sentralistis.
  • Pemerintah yang dominatif.

6. Dampak menguatnya peran negara di bidang ekonomi :

  • Konglomerasi.
  • Kesenjangan ekonomi.
  • Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

7. Pembangunan :

Pelaksanaan pembangunan yang sudah terencana melalui tahapan-tahapan yang disebut REPELITA, programnya secara sentralisasi dan daerah tinggal melaksanakan (Top Down). Dalam usahanya menyehatkan kehidupan ekonomi sudah sejak awal mula Orde Baru pemerintah Suharto telah mengambil berbagai tindakan, yang paling menonjol baik yang positif maupun yang negatif diantaranya sebagai berikut :

  • Politik Balaced Budget yaitu melaksanakan anggaran berimbang, memang dirasakan berat oleh masyarakat dan pegawai, tetapi berhasil menekan laju inflasi.
  • Repelita : sesuai dengan mandate yang diberikan oleh MPRS pemerintah membentuk BAPENNAS (Badan Perancang Pembangunan Nasional) yang telah diketuai Prof. Wijoyo Nitisastro, yang bertugas menyusun Repelita dan mengawasi pelaksanaannya.
  • Korupsi : diantara berbagai masalah sosial, maka korupsi Nampak meluas. Berbagai proyek, berbagai perusahaan negara dan jawatan dirasa oleh masyarakat mengidap penyakit sosial berupa korupsi. Nampaknya sulit sekali pemberantasannya, dan ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan pendukung Orde Baru.
  • Penyelundupan : nampaknya juga meluas, diduga meluasnya penyelundupan itu disebabkan oleh tingginya bea masuk, di samping itu memang ada tanda-tanda kalau pejabat-pejabat tertentu member kesempatan untuk terjadinya penyelundupan.
  • Perhitungan kembali hutang-hutang Republik Indonesia dengan negara-negara asing. Pemerintah Orde Lama ternyata mewariskan lebih dari $ 2.000.000.000 hutang-hutangnya dan pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan perjanjian penundaan pembayaran hutang-hutang tersebut. Bahkan beberapa negara tetap bersedia memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak, diantaranya negara-negara yang tergabung dalam IGGI (Inter Govermental Group for Indonesia). Badan ini tiap tahun memperhitungkan berapa bantuan yang bisa diberikan kepada Indonesia dan mengawasi penggunaannya.

8. Beberapa contoh keberhasilan pada masa pemerintahan Orde Baru :

  • Pelaksanaan Pemilu.
  • Integrasi Timur-Timur.
  • Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya (12 Maret 1966).
  • Melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.
Semoga artikel yang telah saya tulis di atas bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang sudah membacanya, artikel yang saya tulis telah sedikit menerangkan tentang proses menguatnya peran negara masa orde baru.

Location:

Post a Comment for "Tanda-tanda runtuhnya pemerintahan Sukarno "