Macam-macam golongan dan kegagalan politik etis
1. Macam-macam Golongan.
Di kalangan bangsa Belanda sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai penjajahan Belanda atas Indonesia. Secara garis besar dibedakan atas tiga macam pandangan sebagai berikut ini :
1. Golongan kolot atau konservatif yang didukung oleh kaum pengusaha Belanda dengan tokohnya Treub tergabung dalam partai Vaderlandshe Club, artinya Kelompok Tanah Air. Golongan ini memiliki pendirian-pendirian berikut ini :
- Kepentingan umum yang perlu dibela ialah kepentingan negeri Belanda.
- Hindia Belanda dan negeri Belanda perlu dicakup dalam lingkungan besar yang disebut Nederland Raya (Groot Nederland).
- Di Hindia Belanda tidak ada kesatuan sejarah, budaya dan bahasa, sehingga tidak ada dasar untuk berdiri sendiri sebagai kesatuan.
- Menolak Pergerakan Nasional Indonesia yang dinilai hendak menggulingkan Pemerintah Belanda.
Dari pendirinya itu terlihat bahwa partai ini tetap menginginkan agar Indonesia selalu dalam ikatan atau penjajahan Belanda.
2. Golongan tengah yang moderat mempunyai pandangan yang lebih luas, mereka dikenal sebagai kelompok pendorong (Stuwgroup). Pendiriannya antara lain berikut ini :
- Ikatan yang kekal antara negeri Belanda dengan Masyarakat Persemakmuran Hindia (Indiche Gemeenebest).
- Belanda mempunyai kewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan penduduknya yang bukan pribumi (Timur Asing).
- Tugas Belanda dalam Persemakmuran Hindia akan selesai, bila Hindia Belanda telah menjadi negara merdeka di tengah-tengah bangsa lain.
Dengan demikian, maka politik kelompok pendorong ini disebut politik likuidasi, artinya bubarnya kekuasaan Belanda atas Indonesia.
3. Golongan maju atau progresif lebih luas lagi pandangannya, mereka bergabung dalam kelompok Leiden (Leidsche Groep). Pandangannya antara lain ialah sebagai berikut ini :
- Mendukung politik kolonial yang bertujuan memberi status otonomi kepada Hindia Belanda dan berdasarkan pada prinsip demokrasi yang luas.
- Hubungan kolonial hendaknya diberi nilai-nilai Timur sebagai landasannya, budaya pribumi seperti peradilan adat atau dewan-dewan masyarakat daerah hendaknya dipertahankan.
Dalam suasana pandangan yang berbeda-beda demikian, para gubernur jenderal Hindia Belanda banyak yang ragu-ragu, bahkan kuatir terhadap perkembangan bangsanya sendiri dalam menghadapi Indonesia sebagai negeri jajahannya.
Dapatkah Belanda tetap berkuasa seperti yang dilakukan seabad sebelumnya setelah VOC dibubarkan dan perintahnya yang menggantikannya sebagai penguasa ?
Sementara itu Pergerakan Nasional Indonesia telah lahir pada awal dijalankan Politik Etis. Dengan dipelopori oleh Boedi Oetomo (1908) kemudian lahir Sarekat Islam (1911), dan Indische Partij (1912). Berdirinya organisasi-organisasi tersebut perlu diperhitungkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, teristimewa Sarekat Islam yang cepat memperoleh pengaruh dan mampu mengimbangi Pemerintah Belanda dengan Pax Neerlandica.
Sehingga diambil langkah dengan memecah Sarekat Islam berdasarkan daerah (afdeeling). Juga Indische Partij yang sudah menuntut Hindia merdeka untuk Indier, sehingga harus dibubarkan dan pemimpin-pemimpinnya ditangkap lalu diasingkan.
Kemudian pecah Perang Dunia I yang menyadarkan Belanda, bahwa tanpa Indonesia, Belanda akan mengalami malapetaka, karena sebelumnya Indonesia menjadi sapi perahan bagi hidupnya. Walaupun dalam Perang Dunia I Belanda berhasil mempertahankan kenetralannya, namun suasana perang di Eropa banyak menimbulkan kesulitan, misalnya terganggunya hubungan ekonomi antara Belanda dengan Indonesia sebagai jajahannya.
Dalam suasana yang seakan terputus, dapat terjadi Indonesia melepaskan diri dari kekuasaan Belanda, untung hal itu tidak dilakukannya. Timbulnya kaum cerdik pandai Indonesia sebagai hasil pendidikan yang dilakukan Belanda dalam rangka Politik Etis merupakan bumerang baginya.
Merekalah yang menjadi motor Pergerakan Nasional Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi modern. Lebih-lebih dalam Masa Nonkooperasi (1920 - 1930) perjuangannya makin keras dengan jalan mengadakan pemogokan yang dilakukan kaum buruh dan mengadakan pemberontakan tahun 1926.
2. Kegagalan politik etis.
Setelah Politik Etis dilaksanakan sekitar satu setengah dasa warsa (1900 - 1914) mulai terdengar suara-suara yang mengatakan bahwa Politik Etis gagal. Hal-hal yang menyebabkan kegagalannya ialah sebagai berikut ini :
- Terjadi pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan bangsa Belanda, sehingga para pelaksana seperti gubernur jenderal mulai ragu-ragu tidak berani secara tegas dalam menjalankan politik kolonialnya atas Indonesia.
- Timbulnya kaum cerdik pandai Indonesia yang menjadi motor Pergerakan Nasional Indonesia yang berhasil mempersatukan bangsa Indonesia sebagai satu kekuatan nasional untuk memperoleh kemerdekaan.
- Timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia sebagai wadah perjuangan dalam lingkup Indonesia sebagai kesatuan dan dengan cara-cara modern dalam berorganisasi. Jadi tidak lagi bersifat kedaerahan dan hanya bergantung pada kharisma seorang pemimpin.
- Timbulnya Perang Dunia I yang banyak mengubah dunia khususnya Belanda dalam sikapnya terhadap daerah jajahannya, sehingga Belanda terpaksa mendirikan Dewan Rakyat (Volksraad) dan menghadapi tuntutan kelompok Radicale Concentratie.
- Tidak semua usaha-usaha Belanda berhasil dalam melaksanakan Politik Etis, misalnya makin kuat mengalirnya penduduk dari luar Jawa ke Jawa guna memperoleh pendidikan yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal itu bertentangan dengan emigrasi yang sedang dilakukan. Kegelisahan sosial meletus dalam wujud pemberontakan petani yang terjadi di Jambi tahun 1916, Pasar Rebo tahun 1916, Cimareme tahun 1918, dan Toli-toli tahun 1920.
Baca juga di bawah ini :
Semoga artikel yang saya tulis di atas bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk membaca artikel ini, karena artikel ini membahas tentang jaman sejarah pada macam-macam golongan dan kegagalan dalam politik etis.
Post a Comment for "Macam-macam golongan dan kegagalan politik etis"