Pengaruh revolusi prancis luar negeri

Keadaan politik, sosial, ekonomi negara-negara Eropa pada akhir Zaman Baru pada umumnya sama, yang berbeda hanya tingkatannya. Sebagai negara yang berpengaruh di Eropa maka revolusi yang meletus di Prancis itu mudah menjalar ke negara lain. Revolusi Prancis membawa pengaruh besar di Prancis maupun luar negeri dan mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial.

a. Bidang Politik.

1. Perkembangannya Paham Liberalisme.

Semangat kebebasan (liberalisme) merupakan semangat baru yang telah menghancurkan semangat kekuasaan yang sebelumnya sangat dominan dalam politik Eropa. Raja-raja Eropa yang absolut mendapat perlawanan rakyatnya yang menghendaki kebebasan dalam pemerintahan maupun ekonomi. Revolusi liberal itu meletus di Prancis dan menjalar ke negara lain seperti Spanyol, Italia, Jerman, Austria, dan Rusia. Rakyat menghendaki pemerintahan monarki konstitusional.

2. Berkembangnya Nasionalisme.

Semangat kebangsaan Prancis timbul setelah mereka dikalahkan oleh negara-negara lain dalam tujuh kali Perang Koalisi. Tetapi, setelah Napoleon menempatkan saudaranya bernama Joseph Bonaparte sebagai raja negeri Spanyol, tentara Prancis tidak mampu menghadapi gerilyawan rakyat Spanyol yang menolak bangsa asing sebagai rajanya.

Nasionalisme yang mempunyai sifat menentang kakuasaan asing dan bertujuan mempunyai pemerintahan merdeka melahirkan Revolusi Nasional seperti yang dilakukan oleh rakyat Amerika Latin terhadap kekuasaan Spanyol-Portugis (1807 - 1828), dan rakyat Yunani terhadap kekuasaan Turki (1821 - 1829).

3. Pengertian Demokrasi dan Republik Lebih Nyata.

Revolusi Prancis secara nyata menunjukkan bahwa kekuasaan rakyat dapat diwujudkan dengan menggantikan kepala pemerintahan yang dianggap tidak bisa melindungi kepentingannya. Sehingga dengan demokrasi dan republik, rakyat berhak memilih kepala pemerintahan yang bisa menjamin kepentingannya.

4. Undang-undang dirasakan sebagai kekuasaan tertinggi.

Walaupun Napoleon memerintah secara diktator-militer, tetapi ia banyak meletakkan dasar negara hukum yang dituangkan dalam undang-undang. Misalnya, buku Code de Penal yang berisi hukum pidana, Code Civil yang berisi hukum perdata, dan Code de Commerce yang berisi hukum perdagangan. Nama Napoleon sebagai perintis hukum lebih abadi dibandingkan dengan namanya sebagai panglima dan kaisar.

5. Timbulnya ide untuk aksi-aksi revolusioner.

Dalam revolusioner Prancis telah terjadi penggantian pemerintahan dengan cara-cara revolusioner seperti dari monarki absolut ke monarki konstitusional, kemudian ke republik. Rakyat memiliki kekuasaan dan pengalaman dengan cara penggantian itu, sehingga sesudah revolusi 1789 di Prancis terjadi tiga kali revolusi pada abad ke-19.

Revolusi Juli 1830, menumbangkan pemerintahan Raja Charles X yang reaksioner dan menggantikan dengan pemerintahan Raja Louis Philips yang liberal. Revolusi tersebut disebabkan Raja Charles X membubarkan Parlemen yang baru dipilih sebelum sempat bersidang, lalu memberikan hak pilih kepada mereka yang pro kepada raja, dan mengadakan sensor yang keras. Revolusi Juli menimbulkan pengaruh berupa Perang Kemerdekaan Belgia yang melepaskan diri dari Belanda (1830 - 1831), Perang Kemerdekaan Polandia (1830 - 1831) tetapi gagal, sehingga Polandia dijajah kembali oleh Rusia dan Prusia.
Revolusi Februari 1848, menumbangkan pemerintahan Raja Louis Philips yang menjadi reaksioner dan digantikan oleh pemerintahan republik di bawah Napoleon III Bonaparte. Raja Louis Philip hanya mementingkan kaum borjuis dan mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Ketika politik luar negerinya di Mesir gagal, rakyat mengritiknya secara pedas dalam rapat-rapat umum. Larangan mengadakan rapat oleh Louis Philip menyebabkan rakyat marah dan mengadakan revolusi. Perubahan dalam negeri terjadi berupa penggantian kerajaan menjadi Republik Prancis II. Di Austria Perdana Menteri Von Metternich dan Kaisar Ferdinand yang terkenal sangat reaksioner diusir oleh raknyatnya dan menjadikan negara itu monarki konstitusional. Di Belanda pengaruh liberalisme makin kuat, sehingga Tanam Paksa diperlunak dan kaum liberal ikut berperan dalam perekonomian di Indonesia.
Revolusi April 1871, menumbangkan Kaisar Napoleon III Bonarparte dan menggantikan dengan pemerintahan Republik Prancis III. Napoleon III meniru pamannya Napoleon I setelah empat tahun menjadi presiden (1848 - 1856) ia menjadikan dirinya sebagai Kaisar Prancis (1852 - 1856). Sosial Italia (1858 - 1870), soal Meksiko (1856), dan lebih-lebih kekalahan Prancis terhadap Jerman dalam pertempuran di Sedan (1871) menyebabkan kedudukannya merosot. Kaum buruh mendirikan pemerintahan Commune yang mengakhiri kekuasaan Napoleon III.

b. Bidang Ekonomi.

1. Penghapusan Pajak Feodal.

Pajak feodal ialah pajak petani Prancis kepada raja sebesar kurang lebih 50% dari penghasilan sebagai petani. Ketika terjadi revolusi pajak feodal dihapuskan.

2. Petani menjadi pemilik tanah.

Sebelum revolusi petani Prancis ialah petani penggarap tanah yang tanahnya disewa dari bangsawan atau gereja. Ketika revolusi terjadi tanah milik bangsawan ataupun gereja disita oleh negara dan dijual dengan harga murah kepada petani (landreform) sehingga mereka memiliki tanah.

3. Sistem gilda yang bersifat monopoli dihapuskan.

Sistem itu dihapuskan sebab tidak sesuai lagi dengan semangat kebebasan (liberte). Sejak itu perindustrian dan perdagangan bersifat bebas, yang ternyata dapat mengembangkan perekonomian Prancis. Dengan Continental System yang dijalankan oleh Napoleon, perdagangan dan perindustrian besar Prancis berkembang pesat berkat proteksionisme (lindungan) pemerintah.

c. Bidang Sosial.

1. Susunan masyarakat baru.

Susunan masyarakat feodal yang membagi kedudukan warga dalam masyarakat atas tiga golongan dihapuskan. Susunan baru didasarkan pada fungsinya dalam masyarakat sehingga dikenal adanya petani, buruh, golongan pertengahan, dan kapitalis. Dalam perkembangannya, golongan pertengahan bergabung dengan kapitalis untuk menghadapi kaum buruh sebagai lawannya.

2. Pendidikan dan pengajaran menjadi hak warga negara.

Sebelumnya pendidikan merupakan monopoli kaum bangsawan, kemudian pemerintah mengatur pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dengan cara yang disentralisasi. Pendidikan tidak lagi dikhususkan pendidikan agama atau gereja.

Revolusi Prancis mendapat tantangan (reaksi) dari golongan reaksioner berupa tujuh kali Perang Koalisi. Setelah Napoleon dibuang ke Pulau Elba, mereka mengadakan Kongres Wina 91814 - 1815). Kongres yang sifatnya reaksioner (kolot) itu bertujuan untuk mengembalikan Eropa seperti sebelum terjadi revolusi, yang berarti mengembalikan kedudukan raja yang memerintah secara absolut.

Keputusan Kongres Wina ialah sebagai berikut ini :

Austria menjadi Ketua Deutsche Bund yang merupakan perserikatan tiga puluh delapan negara kecil dan kota merdeka.
Italia dipecah menjadi beberapa negara agar tidak membahayakan bagi Austria.
Negara Belanda menjadi negara merdeka dan agar negara ini bisa menjadi benteng yang kuat, daerah selatan (Belgia) disatukan dengan daerah utara (Belanda).
Inggris memperoleh daerah baru yang diperlukan untuk memperkuat kedudukannya sebagai negara laut, misalnya Helgoland, Malta, Tanjung Harapan, dan Sailan.

Kongres diadakan di Kota Wina dengan tokoh reaksionernya Perdana Menteri Von Metternich dari Austria. Jalannya terganggu untuk beberapa lama akibat Napoleon kembali ke Prancis dan terjadi Perang Koalisi VII (1815). Setelah Napoleon bisa dikalahkan dan dibuang ke Sint Helena, kongres dilanjutkan kembali.

Kemudian atas prakarsa Tsar Alexander I dari Rusia dibentuk Perserikatan Suci (26 September 1815). Anggotanya terdiri atas Rusia, Austria, dan Prusia. Tujuannya ialah kerja sama antara anggota untuk menindas pemberontakan rakyat terhadap raja.

Perserikatan tersebut kurang jelas dan kurang tegas, karena itu Von Metternich membentuk Perserikatan Besar (20 November 1815) yang anggotanya terdiri atas Rusia, Austria, Prusia, dan Inggris. Tujuannya untuk menahan timbulnya kembali keturunan Napoleon, mempertahankan keputusan Kongres Wina, dan memecahkan persoalan bersama dalam satu kongres.

Pada tahun 1818 Prancis diizinkan menjadi anggota. Dalam praktiknya anggota perserikatan sulit bersatu karena kepentingannya berbeda-beda. Seperti Inggris tidak bersedia membantu Spanyol-Portugis untuk menindas pemberontakan di Amerika Latin demi pasaran hasil industrinya.

Ketika rakyat Yunani berontak terhadap Sultan Turki mereka juga membiarkan saja. Selain pemberontakan nasional tersebut, terjadi pemberontakan yang bersifat liberal dari rakyat yang telah berpaham baru melawan raja yang berpaham kolot, misalnya revolusi Juli 1830, Revolusi Februari 1848, Revolusi April 1871 di Prancis, dan revolusi-revolusi di negara lainnya.

Baca juga di bawah ini :

Location:

Ampyang Com

Pengaruh revolusi prancis luar negeri