Politik bidang ISDV (1914) dan Radicale Concentratie (1918).
a. ISDV (1914).
Seorang sosialis Belanda bernama Hendrik Sneevliet datang ke Indonesia dan mendirikan Indische Sociaal Demokratische Vereeniging (ISDV) di Semarang tahun 1914. Perkumpulan sosialis di bawah orang Belanda ini tidak cepat memperoleh pengaruh. Karena itu dijalankan perembesan (infiltrasi) ke dalam partai lain seperti masuknya sebuah sel dalam tubuh.
Aktivis-aktivis muda seperti Darsono dan Semaun merupakan sel-sel yang dimasukkan dalam Sarekat Islam. Di dalam tubuh Sarekat Islam mereka mengembangkan pengaruhnya, sehingga dapat digalang golongan Sarekat Islam Merah.
Sikap mereka menentang pimpinan Sarekat Islam Putih yang asli, sehingga waktu partai itu mengadakan disiplin partai, mereka dikeluarkan lalu membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1921.
b. Radicale Concentratie (1918).
Dunia menjadi kacau karena adanya Perang Dunia I (1914 - 1918). Walaupun negeri Belanda menjadi negara netral, tetapi hubungannya dengan Indonesia terganggu. Keadaan demikian sebenarnya merupakan kesempatan baik bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan Belanda.
Tetapi bangsa Indonesia belum matang, karena Indische Party yang telah berani menuntut kemerdekaan telah dilarang dan tidak ada yang menggantikannya. Penjajahan lain di Asia seperti Inggris di India dan Amerika Serikat di Filipina memperlunak sikap penjajahannya. Belanda pun menempatkan seorang gubernur jenderal yang sangat liberal, yaitu Van Limburg Stirum (1916 - 1921).
Untuk menghindarkan perlawanan rakyat Indonesia dalam keadaan yang sulit itu, dibentuklah Volksraad, artinya Dewan Rakyat (bukan Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 18 Mei 1918. Menurut Belanda, Volksraad merupakan neraca dari cara-cara kolonial untuk dapat menuju ke perubahan menjadi wilayah Belanda yang demokratis dan berpemerintahan sendiri.
Tetapi dalam praktiknya hanya merupakan dewan penasehat yang keputusannya semata-mata ditanggung oleh Pemerintah Belanda. Karena itu ada istilah cemooh yang diberikan kepada dewan tersebut dengan komidi omong. Wakil-wakil yang jadi anggota juga ganjil.
Antara tahun 1918 - 1921 bangsa Indonesia yang merupakan mayoritas hanya diwakili oleh sepuluh orang dipilih dan lima orang diangkat, sedangkan untuk golongan lain (Peranan Eropa, China) yang merupakan minoritas wakilnya ada sembilan orang dipilih dan 14 orang diangkat.
Keganjilan-keganjilan demikian mendorong lahirnya Radicale Concentratie, artinya gabungan perkumpulan yang sifatnya radikal. Badan itu dibentuk atas prakarsa seorang sosialis Belanda bernama Cramer pada tanggal 16 November 1918. Anggotanya terdiri atas Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Insulinde, dan ISDV. Kemudian diajukan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah Belanda.
Tuntutan-tuntutan tersebut ialah sebagai berikut ini :
- Membentuk Dewan Kerajaan, di dalamnya semua bagian Kerajaan Belanda mempunyai wakil yang jumlahnya adil.
- Perombakan Volksraad, sehingga menjadi dewan yang anggota-anggotanya benar-benar merupakan wakil rakyat dan memiliki wewenang membuat undang-undang.
- Diadakan perubahan atas Dewan Hindia yang masih ada.
- Penggantian kepala-kepala departemen dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Hak budged, yaitu hak menentukan anggaran belanja ada pada badan pembentuk undang-undang.
- Perubahan sistem pemerintahan menuju ke desentralisasi, untuk tahap pertama dengan pembentukan Dewan Desa dam Dewan Kabupaten.
Terhadap tuntutan Radicale Concentratie tersebut, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum memberikan jawaban dan menjanjikan kesempatan lebih luas kepada bangsa Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Janji Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum disebut November Belofe, artinya janji November.
Pada akhir tahun 1918 dibentuklah sebuah panitia yang bertugas meneliti kembali sistem pemerintahan Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting, tetapi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Setelah Perang Dunia I, keadaan di Indonesia tenang-tenang saja, maka ditempatkanlah oleh Belanda Gubernur Jenderal D. Fock yang sangat reaksioner. Pergerakan bangsa Indonesia ditekan, tuntutan Radicale Concentratie diabaikan, sehingga perlawanan bangsa Indonesia menjadi lebih sengit. Perwujudan perlawanan itu antara lain partai-partai radikal tidak sudi mengirimkan wakilnya dalam Volksraad.
Baca juga di bawah ini :
Post a Comment for "Politik bidang ISDV (1914) dan Radicale Concentratie (1918)."