Masa Pemerintahan Republik Bataaf Melibatkan Dua Pemimpin

Masa Pemerintahan Republik Bataaf Melibatkan Dua Pemimpin - Pada tahun 1795 di Belanda terjadi perubahan, yaitu muncul kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum patriot tersebut terpengaruh oleh semboyan Revolusi Prancis, yaitu liberti (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Prancis tersebut, kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.

Bersamaan dengan keinginan tersebut, pasuka Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda dikuasai Prancis. Kemudian dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1811) yang dipimpin oleh Louis Napoleon (sodara Napoleon Bonaparte).

Raja Willem V (Willem van Oranye) di Inggris oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Kemudian Raja Willem V mengeluarkan perintah yang terkenal dengan ''Surat-surat Kew'' yang isinya agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris dan bukan kepada Prancis.

Dengan perintah tersebut, kemudian pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795 serta pada tahun 1796 menguasai Ambon dan Banda. Inggris memperkuat armada untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

Pihak Prancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di kepulauan Nusantara. Oleh karena Republik Bataaf ini merupakan negara bagian dari Prancis, kebijakan-kebijakan Republik Bataaf dalam mengatur pemerintahan di Hindia masih terpengaruh oleh Prancis.

Kebijakan utama Prancis saat itu adalah memerangi Inggris. Untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Kemudian, ditunjuk seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia. Pemuda tersebut dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner, yaitu Herman Willem Daenders.

1. Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811).

Tugas Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan. Berikut pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia.

a. Bidang pertahanan dan keamanan

Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan tersebut dinamakan Jalan De Groote Postweg yang sering disebut dengan Jalan Daendels.
Membangun benteng pertahanan seperti benteng Meester Corneles.
Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon (pembangunan ini dapat dikatakan tidak berhasil).
Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Peningkatan tersebut dari 4.000 menjadi 18.000 orang.

b. Bidang politik dan pemerintahan

Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie). Setiap keresidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap).
Berdasarkan dekret tanggal 18 Agustus 1808, Daendels merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
Kedudukan bupati sebagai pengusaha tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Meskipun demikian, para bupati tersebut masih memiliki hak-hak feodal tertentu.

c. Bidang ekonomi dan keuangan

Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia.
Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta.
Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta (melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon).

d. Bidang hukum dan peradilan

Dalam bidang hukum, Daendels membentuk tiga jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang Timur Asing.
Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ternyata Daendels sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.

e. Bidang sosial

Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun Jalan Anyer-Panarukan.
Perbudakan dibiarkan berkembang.
Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau Sultan.
Membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos.

Pemerintahan Daendels selama tiga tahun dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi semakin merajalela. Oleh karena itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan Jan Willem Janssens.

2. Pemerintahan Jan Willem Janssens (1811)

Pada bulan Mei 1811, Herman Willem Daendels dipanggil pulang ke Belanda dan kemudian digantikan Jan Willem Janssens. Jan Willem Janssens dikenal sebagai seorang politikus yang berkembangsaan Belanda. Janssens sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan pada tahun 1802-1806.

Pada tahun 1806 Janssens terusir dari Tanjung Harapan karena daerah tersebut jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Janssens diperintah pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssens berusaha memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.

Perlu diingat bahwa beberapa daerah yang ada di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles pun segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi laut Jawa.

Pada tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens berusaha menyingkir ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta.

Namun, pasukan Inggris lebih kuat dan berhasil memukul mundur Janssens dan pasukannya. Janssens mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssens tersebut secara resmi ke pihak Inggris dengan ditandai adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dalam penandatanganan tersebut pihak Inggris diwakili oleh S. Auchmuty dan dari pihak Belanda diwakili oleh Janssens.

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Indonesia menjadi jajahan Inggris. Adapun isi Kapitulasi Tuntang ialah sebagai berikut :

Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris.
Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris.
Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus.
Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.

Baca juga selanjutnya di bawah ini :

Location:

Ampyang Com