Perkembangan Ekonomi pada waktu Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi pada waktu Kemerdekaan
A. Faktor Penyebab Memburuknya Keadaan Ekonomi Indonesia
Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah sulit, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut ini :
a. Inflasi yang Sangat Tinggi
Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang masa Pendudukan Jepang yang tidak terkendali jumlahnya. Keadaan itu semakin bertambah parah setelah tentara Sekutu menduduki kota besar dan menguasai bank. Dari beberapa bank tersebut diedarkan uang cadangan untuk membiayai operasi yang mereka lakukan. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia tidak berani melarang beredarnya mata uang Jepang karena memang belum memiliki mata uang sendiri sebagai alat tukar.
Untuk sementara waktu pemerintah Republik Indonesia menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Hindia-Belanda, dan mata uang Pendudukan Jepang. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat adanya inflasi adalah petani. Hal tersebut disebabkan pada masa Pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.
Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stamford) pada tanggal 6 Maret 1946 mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang diduduki Sekutu dengan maksud sebagai pengganti uang Jepang yang merosot nilainya. Tindakan Sekutu tersebut mendapat kritikan dari pemerintah Republik Indonesia karena pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang disepakati, yaitu selama belum ada penyelesaikan politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.
Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia pada bulan Oktober 1946 juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946 diatur dasar penukaran uang rupiah Jepang yang berlaku di Indonesia yang pada waktu itu sebagai berikut ini :
- Lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah ORI.
- Di luar Jawa dan Madura, seratus rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah ORI.
Mengenai dasar nilai ORI tersebut, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 menentukan bahwa setiap sepuluh rupiah ORI bernilai sama dengan emas murni seberat lima gram. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah pada tanggal 1 November 1946 membentuk Bank Negara Indonesia.
Sebelumnya pemerintah telah merintis pembentukan Bank Rakyat Indonesia yang semula bernama Shomin Ginko. Semua bank negara ini adalah yayasan pusat bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dipimpin oleh Margono Joyohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan mata uang asing.
b. Adanya Blokasde Ekonomi dari Belanda
Keadaan ekonomi yang sangat sulit pada awal kemerdekaan semakin diperburuk dengan adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Akibat blokade tersebut, barang-barang milik pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diekspor.
Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi sebagai berikut :
- Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
- Mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya.
- Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.
Tujuan dari blokade-blokade Belanda tersebut adalah menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Akibatnya perekonomian bangsa Indonesia semakin memburuk dan bangsa Indonesia juga mengalami kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan.
Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, pemerintah Indonesia melakukan usaha-usaha sebagai berikut ini :
a. Usaha yang Bersifat Politis
Indonesia mengirimkan bantuan beras sebanyak 500.000 ton dengan harga yang sangat murah pada India. Sebagai imbalannya, India mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Usaha pemerintah ini berhasil, India menjadi negara Asia pertama yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik di forum internasional.
b. Usaha yang Bersifat Ekonomis
Pemerintah Indonesia mengadakan hubungan langsung dengan luar negeri, usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC). BTC berhasil melakukan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (Isbrabsten Inc) yang bersedia membeli barang ekspor Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff).
Indoff secara resmi memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia, sedangkan secara rahasia, Indoff mengendalikan kegiatan penembusan blokade ekonomi Belanda dan usaha perdagangan barter.
Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut dengan Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayeng Prawiro. Tugas pokok KPULN adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. Tokoh yang terkenal dalam usaha menembus blokade adalah John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas.
c. Kas Negara dalam Keadaan Kosong
Pajak dan bea masuk pada awal kemerdekaan sangat sedikit sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian. Berkat adanya dukungan dari para petani, pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan walaupun kondisi ekonomi sangat buruk.
B. Upaya Pemerintah Mengatasi Kesulitan Moneter
Untuk mengatasi masalah perekonomian yang semakin memburuk tersebut, pemerintah Indonesia berusaha melakukan perbaikan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini :
a. Melakukan Pinjaman Nasional
Dengan persetujuan BP-KNIP, Ir. Surakhman selaku menteri keuangan melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali selambat-lambatnya 40 tahun. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sebesar Rp 500.000,00. Dengan uang tersebut terdapat menambah kas negara dan hal tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia.
b. Mengadakan Konferensi Ekonomi
1) Konferensi Ekonomi I
Konferensi Ekonomi I dilakukan pada bulan Februari 1946, dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo.
Tujuan konferensi adalah memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi perkebunan.
Hasil yang dicapai dalam konferensi ini adalah penghapusan secara berangsur sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi, diganti dengan sistem sentrilisasi. Badan Pengurus Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM). BPPM dipimpin oleh dr. Sudarsono dan di bawah Pengawasan Kementerian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).
2) Konferensi Ekonomi II
Konferensi Ekonomi II diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Permasalahan yang dibahas adalah program ekonomi pemerintahan, keuangan negara, pengadilan harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wakil Presiden Republik Indonesia, Moh. Hatta, menyampaikan saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula.
Saran tersebut terealisasi pada tanggal 12 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan PP No. 3 Tahun 1946, yang kemudian disempurnakan lagi melalui PP Nomor 4 Tahun 1946 Tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). PPN dipimpin oleh Notosudirjo.
c. Pembentukan Planning Board
Badan ini dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Tugas badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua sampai dengan tiga tahun. Sesudah badan perancang ini bersidang, dr. A.K. Gani mengumumkan rencana pemerintah tentang rencana pembangunan sepuluh tahun. Rencana pembangunan tersebut terbuka bagi pemodal dalam negeri atau pemodal asing.
Untuk menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk bank pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) sebagai berikut :
- Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia.
- Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.
- Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia-Belanda.
Belanda perancang ini pada bulan April 1947 diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, Moh. Hatta. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan, serta memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam perundingan dengan pihak Belanda.
d. Plan Kasimo
Pada awal kemerdekaan, dasar ekonomi negara kita bergantung pada produksi pertanian. Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasino, membuat rancana produksi tiga tahun. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo adalah usaha pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis, seperti anjurkan untuk memperbanyak bibit padi unggul, pencegahan penyembelihan hewan yang digunakan dalam kegiatan tertanian, dan usaha menanami tanah-tanah yang kosong, terutama di Sumatera Timur.
Berikut langkah-langkah dalam Plan Kasimo :
- Mengadakan program intensifikasi di Jawa, yaitu penanaman padi bibit unggul.
- Menyediakan kebun bibit di setiap desa untuk menyediakan bibit unggul bagi rakyat.
- Menanami tanah-tanah yang kosong terutama di Sumatera.
- Pemeliharaan hewan secara baik, pencegahan penyembelihan hewan pertanian.
- Melaksanakan program transmigrasi, terutama dari Jawa ke Sumatera.
e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang
Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi di samping meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang dan aparat ekonomi. Jumlah satuan angkatan perang dikurangi dan selanjutnya mereka disalurkan ke bidang lain yang produktif dan akan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
f. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
PTE dipimpin oleh B.R. Motik. Tujuan PTE ialah menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE ini diharapkan bisa melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga bisa memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Pemerintah pusat menganjurkan agar pemerintah daerah mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Namun PTE tidak bisa berjalan dengan baik, PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp 5.000.000,00. Selanjutnya kegiatan PTE semakin memudar akibat agresi militer Belanda. Selain PTE, ada juga perusahaan swasta lain yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah yaitu Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Post a Comment for "Perkembangan Ekonomi pada waktu Kemerdekaan"