Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Sejarah Nasional

Peran Indonesia Menciptakan Perdamaian Dunia

Post a Comment

Peran Indonesia Menciptakan Perdamaian Dunia


1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955


KAA diawali dengan Konferensi Kolombo dan kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Bogor. Latar belakang dan dasar pertimbangan terselenggaranya KAA adalah sebagai berikut :

  • Adanya perubahan politik pada tahun 1950-an, yaitu dengan berakhirnya Perang Korea (1953). Akibat dari Perang Korea adalah Semenanjung Korea terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Peristiwa tersebut menambah ketegangan dunia.
  • Dalam PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antarnegara yang baru merdeka, sedangkan di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antarnegara tersebut.
  • Persamaan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, terutama pernah mengalami penjajahan.
  • Persamaan sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang.
  • Memiliki kedekatan yang kuat karena dihubungkan oleh faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah.
  • Ingin menggalang kekuatan negara-negara di Asia dan Afrika agar mendukung perjuangan merebut Irian Barat.
  • Berdasarkan letak geografisnya, letak negara-negara Asia dan Afrika saling berdekatan.

Politik bebas aktif Indonesia pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I dikombinasikan dengan penerapan politik bertetangga yang baik ( a good neighbor policy). Hubungan luar negeri Indonesia berkembang dengan sesama negara Asia, seperti Pakistan, India, Burma, dan Sri Lanka. Kelima negara ini berinisiatif mengadakan konferensi di Kolombo pada tanggal 28 April - 2 Mei 1954.

Peran Penting Indonesia Menciptakan Perdamaian Dunia
Peran Penting Indonesia Menciptakan Perdamaian Dunia

Konferensi Kolombo ini merupakan langkah awal menuju perdamaian dan meredakan ketegangan di dunia. Konferensi Kolombo dihadiri oleh Perdana Menteri U Nu dari Burma, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Muhammad Ali dari Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, dan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dari Indonesia. Hasil Konferensi Kolombo adalah menyetujui pelaksanaan Konferensi Asia Afrika dan memberikan tugas kepada Indonesia untuk mempelajari dan menyiapkan pelaksanaan KAA.

Konferensi di Bogor dilaksanakan pada bulan Desember 1954 (Konferensi Bogor). 

Berikut beberapa keputusan peran Indonesia yang diambil dalam Konferensi Bogor :

  • Mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955.
  • Menetapkan 5 negara dalam Konferensi Bogor sebagai sponsor Konferensi Asia Afrika.
  • Mengundang 25 negara peserta dari Asia dan Afrika.
  • Menentukan tujuan pokok KAA.

Peran Indonesia, Tujuan diadakan KAA adalah sebagai berikut ini :


  • Memajukan kerja sama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
  • Memberantas diskrimisasi ras dan kolonialisme.
  • Memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.
  • Bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
  • Membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama, seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme.

Peran Pokok pembicaraan yang dibahas dalam KAA adalah sebagai berikut :


  1. Kerja sama ekonomi.
  2. Kerja sama budaya.
  3. Hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri.
  4. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka.
  5. Perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18-25 April 1955 di Gedung Asia Afrika, Bandung dengan dihadiri oleh 24 negara dan 5 negara sponsor. KAA ini menghasilkan keputusan yang disebut dengan Dasasila Bandung.

Adapun isi Dasasila Bandung adalah sebagai berikut :


  • Menghormati hak dasar manusia sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB.
  • Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  • Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil.
  • Tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain.
  • Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
  • Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain.
  • Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain.
  • Menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai sesuai dengan Piagam PBB.
  • Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.
  • Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Melalui Dasasila Bandung tersebut juga diperjuangkan perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan internasional akibat Perang Dingin. Semangat KAA untuk tidak berpihak pada Blok Barat dan Blok Timur telah mendorong lahirnya Gerakan Nonblok.

Terlaksananya KAA tidak bisa lepas dari peran Indonesia. Di samping sebagai salah satu pelopor dan pemrakarsa KAA, Indonesia juga sebagai tempat penyelenggaraan KAA. Hal tersebut membuktikan prestasi Kabinet Ali Sastroamijoyo yang berhasil menyelenggarakan suatu kegiatan yang bersifat internasional.

Makna dan arti penting terselenggaranya KAA adalah sebagai berikut :


  1. Merupakan pendorong kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk lepas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Barat.
  2. Menjadi pendorong lahirnya Gerakan Nonblok.
  3. Merupakan pencetus semangat solidaritas dan kebangkitan negara di Asia dan Afrika dalam menggalang persatuan.
  4. Memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang sudah ataupaun yang belum merdeka.
  5. Mulai diikutinya politik luar negeri bebas dan aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India, Myanmar, dan Sri Lanka.
  6. Diakuinya nilai-nilai Dasasila Bandung oleh negara-negara maju karena telah terbukti memiliki kemampuan dalam meredakan ketegangan dunia.
  7. Mulai dihapuskannya praktik-praktik politik diskriminasi ras oleh negara-negara maju.

2. Gerakan Nonblok/Nonalign Movement (NAM)


a, Latar Belakang


Ide awal menganai perlunya organisasi negara-negara nonblok tercetus dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. KAA menghasilkan Dasasila Bandung. Sebagai kelanjutan dari KAA beberapa negara setuju membentuk suatu organisasi yang benar-benar bebas dari pengaruh dua negara adidaya. Organisasi tersebut dinamakan Gerakan Nonblok atau Nonaligned Movement.

Gerakan Nonblok berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Pendiri GNB adalah Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).

b. Tujuan


Tujuan GNB antara lain sebagai berikut :


  • Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
  • Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif.
  • Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif.
  • Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru.
  • Mengusahakan kerja sama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial serta tercapainya perdamaian dunia.

c. Peran Serta Indonesia dalam GNB


Berikut adalah peran serta Indonesia dalam GNB :


  1. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB.
  2. Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTT I GNB di Beograd, Yugoslavia.
  3. Pernah menjadi ketua GNB dari tahun 1992-1995 dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT X GNB di Jakarta pada bulan September 1992. Peserta yang menghadiri KTT X GNB pada saat itu berjumlah 106 negara.
  4. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan.

d. Peran Gerakan Nonblok di Dunia Internasional


Negara-negara anggota GNB pada masa Perang Dingin sering menjadi sasaran imperialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua blok tersebut berusaha menarik dan menanamkan pengaruhnya ke negara-negara anggota GNB. GNB muncul sebagai kekuatan netral (tidak memihak salah satu blok) dan berusaha meredam persaingan kedua blok tersebut dengan tidak menjadi anggota salah satu blok untuk menghindari pecahnya Perang Dunia II.

e. KTT Nonblok

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB merupakan forum tertinggi dari organisasi GNB. KTT dihadiri oleh para kepala negara ataupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. KTT GNB yang pertama diadakan pada tanggal 16 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Negara-negara yang diundang untuk menghadiri KTT di Beograd tersebut adalah negara-negara yang dapat mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :

  • Negara yang bersangkutan harus menganut politik bebas yang didasarkan atas prinsip-prinsip nonblok. Negara tersebut harus hidup berdampingan secara damai dengan negara lainnya tanpa memperhatikan perbedaan sistem sosial politik mereka masing-masing.
  • Negara yang bersangkutan harus senantiasa memberikan dukungan bagi gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk menuju tercapainya kemerdekaan.
  • Negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka pertikaian negara-negara besar. Seandainya negara yang bersangkutan terikat oleh perjanjian militer bilateral dengan salah satu negara besar atau menjadi anggota pakta pertahanan regional, perjanjian tersebut tidak boleh dikaitkan secara langsung dalam pertentangan negara-negara besar. Seandainya negara yang bersangkutan memiliki pangkalan militer asing di wilayahnya, hal tersebut juga tidak boleh dikaitkan dalam pertentangan negara-negara besar.

3. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda


Peran serta Indonesia dalam stabilitas keamanan dunia secara aktif dapat dilihat dari pengiriman pasukan misi perdamaian yang bernama Pasukan Garuda. Pada masa Perang Dingin, peningkatan intensitas konflik antarnegara di Asia Tenggara menjadi fenomena yang mengancam stabilitas regional, seperti munculnya kekuatan komunis di berbagai negara, midalnya Vietnam dan Kamboja.

Untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja, di Jakarta diadakan pertemuan pada tanggal 15 - 17 Mei 1970 dengan tujuan mewujudkan kondisi damai di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 23 Januari 1973 berdasarkan pada Persetujuan Paris, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara yang duduk dalam Internastional Commission for Control and Supervision (ICCS).

Anggota ICCS adalah Polandia, Hungaria, Iran, dan Indonesia bertugas mengawasi gencatan senjata di Vietnam Selatan. Dalam pelaksanaannya Indonesia berpartisipasi salam mengirimkan pasukan misi perdamaian untuk memberikan mediasi dalam penciptaan perdamaian di Kamboja.

4. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)


ASEAN merupakan organisasi regional negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu letaknya di kawasan Asia Tenggara, sering juga disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara).

a. Latar Belakang


Latar belakang berdirinya ASEAN adalah sebagai berikut :


  1. Berkahirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.
  2. Persamaan senasib akibat ditindas bangsa penjajah.
  3. Persamaan dalam bidang kebudayaan, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan.
  4. Persamaan letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional.

Berdasarkan persamaan dan latar belakang masing-masing negara tersebut, para pemimpin Asia Tenggara pada waktu itu berusaha menciptakan perdamaian, kemajuan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara sepakat mendirikan organisasi regional yang diberi nama ASEAN.

Mereka merealisasikan kesepakatan tersebut dalam Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Narcisco Ramos (Filipina), S. Rajaratman (Singapura), dan Thanat Koman (Thailand).

b. Maksud dan Tujuan Organisasi ASEAN


Mengenai maksud dan tujuan organisasi ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok yaitu sebagai berikut ini :


  1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara.
  2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
  3. Meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan bagi negara-negara anggota ASEAN.
  4. Mengadakan kerja sama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi.
  5. Menyediakan fasilitas latihan dan penelitian bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mencapai tujuan Deklarasi Bangkok yang mengawali pembentukan ASEAN tidaklah mudah. Diperlukan persatuan di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini penting karena posisi kawasan Asia Tenggara yang strategis dapat menjadi ajang pertarungan politik yang akan menggagalkan pencapaian tujuan tersebut.

Untuk mempermudah ASEAN mewujudkan tujuannya, pada tanggal 24 Februari 1976 disetujui Agreement on Establishment of the ASEAN Secretariat. Sekretariat ASEAN secara resmi berfungsi sejak 7 Juni 1976 dan diketuai oleh seorang sekretaris jenderal secara bergantian selama dua tahun. Sekretaris jenderal ASEAN yang pertama adalah H.R. Darsono dari Indonesia.

c. Struktur Organisasi ASEAN


Struktur organisasi ASEAN telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan sejak pembentukannya sampai sekarang. Bentuk struktur organisasi ASEAN sebelum KTT di Bali tanggal 23-24 Februari 1976.

  1. Sidang tahunan para menteri.
  2. Standing commite.
  3. Komite-komite tetap dan khusus.
  4. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN.

Setelah berlangsungnya KTT ASEAN di Bali, struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan yaitu sebagai berikut ini :


  • Pertemuan para kepala pemerintahan (Summit Meeting). Pertemuan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN.
  • Sidang tahunan menteri-menteri luar negeri ASEAN (Annual Ministerial Meeting).
  • Sidang para Menteri Ekonomi.
  • Sidang para menteri nonekonomi.
  • Standing commite.
  • Komite-Komite ASEAN.

d. Peran Serta Indonesia dalam ASEAN


Peran serta Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai berikut ini :


  • Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.
  • Sebagai penyelenggara KTT I dan KTT IX.
  • Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN yaitu di Jakarta.
  • Sebagai tempat salah satu proyek dari komite pangan, pertanian, serta kehutanan yaitu untuk suplai dan keperluan makanan.
  • Sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari komite industri, perdagangan dan energi.
  • Mendukung kesepakatan bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas, damai, dan netral atau zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN) yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1971.
  • Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM).
  • Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa atau negara.
  • Turut serta menangani arus pengungsi.

e. Kerja Sama Antaranggota ASEAN


Sejak pembentukan ASEAN, pemerintah Indonesia memberikan prioritas pertama dalam penggalangan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Indonesia berkeinginan dan berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat berkembang mejadi kekuatan regional yang kuat dan mandiri.

Dalam perkembangan selanjutnya kerja sama antaranggota ASEAN semakin mantap dan berhasil meningkatkan semangat hidup setiap negara anggotanya. Berikut bentuk kerja sama ASEAN dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

1. Bidang Politik


Kerja sama dalam bidang politik, ASEAN sepakat menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. Pada KTT ASEAN tahun 1955 di Bangkok, ASEAN sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir.

2. Bidang Ekonomi


Kerja sama dalam bidang ekonomi, negara-negara ASEAN berupaya menciptakan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

3. Bidang Sosial Budaya


Kerja sama dalam bidang sosial budaya yang sudah dilakukan adalah pertukaran kunjungan dari misi kebudayaan masing-masing negara. Di samping itu juga telah dilakukan program pertukaran pelajar dan mahasiswa, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia.

5. Organisasi Konferensi Islam (OKI)


a. Latar Belakang


OKI berdiri dengan latar belakang rasa khawatir umat Islam atas jatuhnya kota Jerusalem ke tangan bangsa Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Gagasan pembentukan OKI semakin kuat setelah terjadi pembakaran Masjidilaksa pada tanggal 21 Agustus 1969.

Masjidilaksa berdiri dengan megah di dalam kota Jerusalem yang dibangun oleh Nabi Dawud a.s. (1000 SM). Peristiwa pembakaran tersebut membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Raja Hasan II (Maroko) menyerukan kepada para pemimpin dunia Arab khususnya dan dunia Islam umumnya untuk bersama-sama menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejadian itu.

b. Pembentukan OKI


Pada tanggal 22 Agustus 1969 berlangsung konferensi darurat para Menteri Luar Negeri anggota Liga Arab. Pada konferensi ini dikeluarkan sejumlah resolusi yang mendesak agar diselenggarakan KTT negara-negara Islam, sedangkan untuk mempersiapkan KTT dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko.

Arab Saudi dan Maroko kemudian membentuk panitia penyelenggara KTT yang beranggotakan enam negara (Malaysia, Palestina, Arab Saudi, Maroko, Somalia, dan Nigeria). Akhirnya KTT diselenggarakan di Rabat, Maroko pada tanggal 22-25 September 1969.

Hasil konferensi di Rabat menghasilkan keputusan sebagai berikut ini :


  1. Mengutuk pembakaran Masjidilaksa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969.
  2. Menuntut dikembalikannya kota Jerusalem seperti sebelum perang tahun 1967.
  3. Menuntut penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki.
  4. Menetapkan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Jeddah pada bulan Maret 1970.

Berdasarkan keputusan Konferensi Jedah tersebut akhirnya dibentuk Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan dengan sekretaris jenderal OKI yang pertama adalah Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman.

c. Tujuan OKI


Tujuan pembentukan OKI adalah sebagai berikut ini :


  • Berusaha memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota.
  • Berusaha mengonsolidasikan kerja sama antar negara-negara anggota dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang kegiatan lainnya.
  • Berusaha menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi, serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk.
  • Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan.
  • Berusaha mengoordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci serta mendukung perjuangan rakyat Palestina.
  • Memperteguh perjuangan kaum muslim dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka.
  • Berusaha menciptakan keadaan yang memungkinkan untuk kemajuan kerja sama dan saling pengertian di antara negara-negara anggotanya.

d. Struktur Organisasi OKI


OKI memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Badan-badan utama

  • Konferensi para raja atau kepala negara atau pemerintahan diadakan sekali dalam tiga tahun.
  • Konferensi para Menteri Luar Negeri diadakan sekali dalam satu tahun.
  • Sekretariat Jenderal sebagai badan eksekutif, terdiri dari seorang sekretaris jenderal dan empat asisten, berkedudukan di Jeddah.
  • Mahkamah Islam Internasional.

2. Komite Khusus

  • Komite Alquds Jerusalem.
  • Komite Tetap Keuangan.
  • Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

3. Badan-Badan Subsider

  • Bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

4. Lembaga-Lembaga dan Organisasi

  • Seperti The Islamic Development Bank, Islamic International News Agency, Islamic Chambers of Commerse, dan lain-lain.

e. Peran Serta Indonesia dalam OKI


Peran serta Indonesia dalam OKI cukup aktif. Indonesia pernah menduduki kursi kepemimpinan, yakni pernah menjadi wakil sekretaris jenderal, anggota Komite Alquds yang diketuai oleh Raja Hasan II dari Maroko. Dalam bidang politik peran Indonesia cukup diperhitungkan.

Dalam KTT OKI 1981 di Thaif, Arab Saudi, Indonesia mengajukan resolusi solidaritas Islam yang diterima oleh peserta KTT secara spontan. Resolusi ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Komite Perdamaian Islam. Indonesia ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina dan mendukung Bangladesh sebagai negara Islam.

Pada tahun 1988 dalam Konferensi Menteri-Menteri Penerangan OKI, Indonesia memprakarsai gagasan perlunya membentuk ''Tata Informasi Baru Dunia Islam.'' Peran Indonesia dalam OKI lainnya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI tanggal 9-13 Desember 1996.

6. Deklarasi Juanda


Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1957 menetapkan Deklarasi Juanda mengenai batas laut teritorial Indonesia. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh perdana menteri Indonesia saat itu yaitu Juanda Kartawijaya. 

Dasar-dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan adalah sebagai berikut :


  1. Bentuk geografi wilayah Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki corak tersendiri.
  2. Keutuhan teritorial dan perlindungan kekayaan negara Indonesia harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.

Ketentuan batas laut teritorial tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP/Tahun 1960 dan dalam Lembaran Negara Nomor 20/1960 tanggal 18 Februari 1960. Undang-undang ini mengatur tentang tata lautan Nusantara dengan memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Penetapan batas perairan nasional menggunakan prinsip Archipelago atau Wawasan Nusantara. 

Isi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia antara lain sebagai berikut ini :


  • Perairan Indonesia adalah laut wilayah beserta perairan pedalaman Indonesia atau perairan Nusantara.
  • Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut dari pulau-pulau terluar atau bagian pulau terluar dengan dihubungkan garis lurus antara yang satu dan yang lain.
  • Bila ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut, garis batas wilayah ditarik di tengah-tengah selat.
  • Perairan pedalaman Indonesia atau perairan Nusantara adalah semua perairan yang terletak pada sisi dan dalam garis dasar.
  • Hak lintas laut damai kendaraan air asing diakui dan dijamin sepanjang tidak mengganggu atau bertentangan dengan keselamatan dan keamanan wilayah bangsa dan negara.

7. Jakarta Informal Meeting (JIM) I dan II


Salah satu negara yang memainkan peran signifikan dalam penyelesaian konflik Kamboja adalah Indonesia. Pada pertengahan tahun 1987 Indonesia memprakarsai Cocktail Party sehingga berhasil mendapatkan kesepakatan Ho Chi Minh City Understanding antara Menlu RI-Menlu Vietnam dan ditindaklanjuti dengan Jakarta Informal Meeting (JIM) I.

Pertemuan yang merupakan babak baru dalam upaya mewujudkan perdamiana tersebut untuk pertama kalinya berhasil mempertemukan masing-masing faksi yang bertikai di Kamboja. Dengan demikian, Indonesia memainkan peran sentral dalam upaya mediasi penyelesaian konflik di Kamboja. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan JIM II.

Baca juga selanjutnya di bawah ini :  

Location:

Post a Comment for "Peran Indonesia Menciptakan Perdamaian Dunia"